komisi iv dpr ri mengadakan audensi melalui koalisi warga sipil serta komnas ham, mengenai rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini dalam rangka menyerap masukan daripada semua kelompok masyarakat, tergolong daripada grup yang menolak disahkannya ruu p2h, kata anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, dalam sela-sela audensi dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, papar sri, sudah menggarap pembahasan ruu p2h melalui menggandeng semua penanggung jawab kepentingan, termasuk mengerjakan sosialisasi pada penduduk.
katanya, koalisi ini tak dapat Informasi tentang pembicaraan ruu p2h sebab diselenggarakan secara tertutup. padahal kita (komisi iv) sudah melakukan sosialisasi mengenai p2h melalui semua pihak juga mencari jaring masukan, mengerjakan sosialisasi ke semua universitas, tahu aspirasi pakar kehutanan, menggarap kunjungan ke brazil juga lain sebagainya, kata sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron dan firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan selama 12 april 2013, dalam rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan masa sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan adalah uu, kami mau mendengarkan input dari berbagai bagian, tergolong lsm yang menolak disahkannya ruu p2h ini, kata herman khaeron.