Kemhan bangun pusat "cyber defence"

kementerian pertahanan ingin membangun pusat pertahanan siber serta cyber defence supaya menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) dibandingkan kejahatan dunia maya.

hal itu terungkap saat menteri pertahanan purnomo yusgiantoro berhadapan dengan menteri komunikasi serta Informasi tifatul sembiring dalam kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.

kami minta saran pada kemenkominfo agar membangun `cyber defence` karena kementerian ini yang miliki kapasitas mengembangkan `cyber security`, kata menhan usai berhadapan menkominfo tifatul sembiring.

pembangunan pertahanan siber tersebut, papar dia, juga menyertakan tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, dan tni angkatan udara. kemkominfo ingin membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusianya.

menurut purnomo, ancaman serius kepada kedaulatan melalui dunia maya memang belum tampak. ada upaya ancaman yang dalam ini terjadi, namun belum dikategorikan dibuat ancaman pertahanan negara.

Baca Juga: Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda - Dealer Honda

sifatnya masih mikro tapi kita tetap harus berhati-hati, ujarnya.

menkominfo, tifatul sembiring, menyatakan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat di tiga tahun terakhir. dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan pada indonesia, dan ada besar adalah ekonomi.

agar tingkat keamanan siber kuat maka kita harus berkoordinasi melalui kementerian serta lembaga negara yang lain, ujarnya.

saat ini kemkominfo sedang menyiapkan suatu badan bernama `national cyber security` agar mengantisipasi ancaman kaum peretas. badan ini akan menaungi seluruh cyber defence dan dikembangkan kementerian dan lembaga.

selain kemhan dan tni, banyak lembaga lain dan dilibatkan, diantara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) juga instansi yang mengenai segera dengan masalah keamanan, termasuk instansi yang mengurusi persoalan publik semisal bandara, bursa efek dan yang lain.