badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer dalam pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang dan dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi mengatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi hendak memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan betul. jadi, manakala seandainya ada yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan setelah diumumkan lulus dibuat calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi adalah tanggung jawab bkd, akan tetapi menjadi kewenangan aparat penegak hukum karena sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab mampu meninggalkan preseden buruk pada perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian dapat diproses dengan hukum sekalipun sudah diangkat merupakan cpns, ujarnya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan unsur pidana tak hilang meski honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu telah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer dan harus diproses dengan hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi supaya mewujudkan keadilan oleh karenanya tidak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak namun tak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tidak terpuji itu. efek jera mesti diberikan makanya tidak banyak dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan dalam peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tak banyak klausul atau Satu pasal pun yang menjelaskan bahwa honor daerah dapat diangkat dijadikan cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak dengan apbd serta apbn. tak juga ada pasal yang menyebutkan bahwa mereka bisa bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. faktanya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan memenuhi kriteria merupakan cpns 2013 selama normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri juga swasta dalam 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 pihak tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu mampu dijadikan bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan dapat dibuat bukti bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer selama tahun 2006 dan 2007, hanya Salah satu pihak yang tercatat sebagai honorer direkrut di 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer yang tercatat pada mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai dengan dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut dibuat honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
